
MEDAN l Ersyah.com l Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan perubahan aturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mengutamakan keadilan serta kemampuan ekonomi masyarakat. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh menjadi beban berlebihan bagi masyarakat dan pelaku usaha, tetapi harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) H.Surya saat membacakan Nota Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumut terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Jumat (20/11/2026) dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut.
Dua Ranperda yang dibahas yakni perubahan Perda Sumut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
Surya mengapresiasi berbagai masukan fraksi DPRD Sumut yang dinilai penting untuk menyempurnakan kedua regulasi tersebut.
Terkait pajak dan retribusi daerah, Surya menjelaskan penyesuaian aturan dilakukan untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan terbaru, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023.
Pemprov Sumut juga akan memperkuat pendataan potensi penerimaan, mengoptimalkan aset daerah, meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran pendapatan.
Digitalisasi turut menjadi perhatian melalui perluasan transaksi nontunai, pengembangan E-Samsat Sumut, dan pembayaran retribusi secara digital.
Pemprov Sumut juga memastikan penetapan tarif dan objek retribusi memiliki dasar hukum yang jelas serta didukung pelayanan nyata.
Kebijakan wajib mempertimbangkan daya beli masyarakat, keberlangsungan UMKM, dan iklim investasi. Pemerintah bahkan membuka peluang pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, pembebasan hingga penundaan pembayaran pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, penambahan objek retribusi baru akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan fasilitas dan pelayanan.
Mengenai opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pemprov Sumut akan memperkuat sosialisasi bersama pemerintah kabupaten/kota dan Tim Pembina Samsat. Transparansi rincian tagihan serta rekonsiliasi penerimaan juga akan ditingkatkan agar masyarakat memahami mekanisme pemungutan. Setiap perangkat daerah pengelola pajak dan retribusi didorong menyediakan informasi tarif, dasar hukum, tata cara pembayaran, serta jenis pelayanan secara terbuka.
Selain persoalan pendapatan daerah, Pemprov Sumut turut menyoroti perubahan Perda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
Regulasi ini diarahkan untuk memperluas akses keadilan melalui penguatan pendekatan restorative justice dan pemberdayaan paralegal desa lewat program PRESTICE 2025–2030 di 33 kabupaten/kota.
Penyederhanaan pendataan penerima bantuan hukum melalui basis data kesejahteraan juga diharapkan mempermudah masyarakat miskin mendapatkan pendampingan hukum.
“Kami berharap kedua Ranperda yang lahir mampu memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan, memperbaiki pelayanan publik, sekaligus menjamin akses keadilan bagi masyarakat,”papar Wagub Sumut.(MY/red01)









