Pemkab Batubara Akui Belanja Pegawai 37,22 Persen, Infrastruktur 22,68 Persen

Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Batubara, Rusian Heri saat membacakan jawaban Bupati terkait R-APBD anggaran tahun 2027.(Foto. Sekteriat DPRD BB)

BATUBARA l Ersyah.com l Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara menyampaikan jawaban atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2027 serta Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jawaban pemerintah daerah disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Batubara, Rusian Heri, dalam rapat paripurna DPRD Batubara, Rabu (18/11/2026) di Ruang Rapat Paripurna. Sidang dipimpin Ketua DPRD Safi’i, didampingi Wakil Ketua DPRD Rodial, serta dihadiri anggota dewan, OPD dan unsur Forkopimda.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian fraksi adalah komposisi belanja dalam RAPBD 2027.

Rusian Heri menjelaskan, alokasi belanja pegawai mencapai 37,22 persen dari total belanja daerah, sementara belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 22,68 persen. Kondisi itu masih mendapat relaksasi kebijakan dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2027.

Untuk pendidikan, alokasi anggaran mencapai 31,72 persen atau melampaui ketentuan minimal.

Rusian menyebut, percepat penurunan stunting, memperbaiki infrastruktur jalan dan drainase, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan dan pelatihan bagi petani, nelayan, hingga pelaku UMKM.

Dalam pembahasan perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah memastikan tidak ada kenaikan tarif PBJT makanan dan minuman secara umum. Bahkan, pelaku UMKM dengan batasan omzet tertentu direncanakan mendapatkan tarif berlapis sebesar 3 persen. Pemkab Batubara juga menyiapkan kebijakan insentif fiskal, termasuk program pemutihan PBB-P2 dengan ketentuan pelunasan lima tahun terakhir.

Terkait penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kata Rusian, akan meningkatkan pengawasan wajib pajak dan memperluas sistem pembayaran non-tunai untuk mencegah kebocoran penerimaan. Digitalisasi transaksi juga diperkuat melalui kerja sama dengan Bank Sumut, Bank Indonesia dan instansi terkait. Dengan menyiapkan evaluasi sistem pemungutan agar lebih transparan dan memudahkan masyarakat.

Sementara jawaban terhadap pandangan Fraksi PKS, Rusian mengatakan, SK perpanjangan PPPK paruh waktu telah ditandatangani Bupati dan kini menunggu proses administrasi lanjutan. Rencana pembiayaan daerah dalam RAPBD 2027 bersumber dari proyeksi SiLPA sebesar Rp30 miliar, dengan alokasi penyertaan modal kepada BUMD serta pembayaran cicilan pokok utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Rusian, seluruh masukan fraksi menjadi bahan penyempurnaan RAPBD 2027 dan Ranperda Pajak Daerah. Pemkab berharap pengelolaan anggaran dapat berjalan efektif, transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan program pembangunan serta pelayanan publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.(red01)