DPRD Soroti Pemkab Batubara Serapan Anggaran Lambat, Gaji PPPK Belum Dibayar

Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Suminah, saat membacakan pandangan umum atas R-APBD anggaran tahun 2027.(Foto. Sekteriat DPRD BB)

BATUBARA l Ersyah.com l Sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Batubara melontarkan catatan kritis terhadap kinerja pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas Nota Rancangan APBD (R-APBD) tahun anggaran 2027 dan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Batubqara, Rabu (18/11/2026),persoalan lambatnya serapan anggaran, belum dibayarkannya gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, hingga belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan serius anggota dewan.

Juru bicara Fraksi PKS, Suminah, menyoroti rendahnya serapan anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama tahun anggaran 2025 dan 2026. Kondisi itu tidak boleh kembali terulang pada 2027. PKS meminta seluruh OPD langsung menjalankan program sejak awal tahun anggaran agar belanja daerah tidak menumpuk di akhir tahun dan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat.

Selain anggaran, PKS juga mendesak Pemkab Batubara segera menyelesaikan gaji dan honor PPPK Paruh Waktu, baik tenaga kesehatan, tenaga teknis maupun guru. Fraksi tersebut menerima keluhan tenaga kesehatan di sejumlah Puskesmas yang disebut belum menerima gaji karena Surat Keputusan (SK) terbaru belum diterbitkan. Mereka juga khawatir keterlambatan tersebut berdampak terhadap hak tunjangan kinerja. Pemerintah daerah diminta segera mencari solusi agar hak para tenaga pelayanan publik tidak terus terabaikan.

Terkait pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan PAD, PKS meminta pemerintah daerah harus lebih serius menggali potensi pendapatan yang selama ini belum maksimal.

Bahkan, berdasarkan perkiraan fraksi tersebut, PAD Batubara berpeluang meningkat sekitar 50 persen pada tahun mendatang. Pemerintah juga didorong mengalokasikan anggaran yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, termasuk bantuan permodalan, pemasaran, pengurusan sertifikat halal, PIRT dan izin edar BPOM bagi pelaku UMKM.

Fraksi PKS juga mengingatkan pemerintah agar mematuhi ketentuan mandatory spending, termasuk alokasi pendidikan minimal 20 persen, belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen, serta batas maksimal belanja pegawai 30 persen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan terhadap aturan tersebut penting untuk menjaga kualitas dan efektivitas belanja daerah.

Sementara, Fraksi Gerindra mengingatkan agar penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran, tetapi harus memperhatikan efektivitas dan manfaat setiap program. Pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama jalan, jembatan, drainase, fasilitas pendidikan dan kesehatan, harus menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di seluruh wilayah Batubara.

Sejumlah fraksi menyatakan siap melakukan pembahasan R-APBD 2027, dengan harapan kritik dan rekomendasi DPRD benar-benar menjadi bahan evaluasi pemerintah, bukan hanya catatan dalam rapat paripurna.

Bupati Batubara diwakili Pejabat Sekretaris Daerah Rusian Heri menjelaskan, pemerintah daerah dalam belanja operasi R-APBD 2027 masih lebih besar dibandingkan belanja modal.

Kondisi tersebut disebut berkaitan dengan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Ia mengaku tetap berupaya fokus pembangunan melalui berbagai program pendanaan pusat, di antaranya revitalisasi sekolah, Inpres Jalan Daerah, pembangunan Puskesmas, bantuan alat pertanian dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Batubara Safi’i, didampingi Wakil Ketua DPRD Rodial dan dihadiri seluruh anggota DPRD, pimpinan OPD serta unsur Forkopimda.(red01)