Gerindra Minta Bupati Evaluasi OPD Tidak Mampu Bekerja

Foto: Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Batubara M Rafik (ersyah.ist)

Batubara.Ersyah.com l Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten  Batubara M. Rafik meminta Bupati evaluasi Kepala OPD  yang tak mampu menjalankan program yang sudah  ada. Sementara anggaran kita sudah ada, percepatan pembangun dilihat sangat lamban, maka kita minta Bupati dan Wakil Bupati harus tegas terhadap OPD yang tidak mampu menjalankan kegiatan didinasnya masing masing.

“Bupati tak usah segan segan dan harus tegas untuk mengganti OPD  yang dianggap tidak mampu”, sebut Rafik melihat serapan anggaran OPD jajaran Pemkab Batubara terlalu kecil, Jum’at (12/7) di Lima Puluh.

Dikatakan, Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Batubara tetap mendukung kebijakan Bupati untuk menggenjot percepatan pembangun di Batubara selagi dalam koridor hukum.

iklan

Berbagai kalangan baik legislatif maupun elemen masyarakat menilai lambatnya penyerapan anggaran ditenggarai ketidak profesionalan  para pimpinan  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola dan menggunakan anggaran.

Situasi lambatnya penyerapan anggaran diperkirakan Rafik akan berimplikasi pada tersendatnya pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Keadaan ini akan merugikan pemerintahan Zahir-Oky dalam mewujudkan visi dan misi mereka pada kampanye sebelumnya.

“Pembahasan R-APBD, semua OPD mengajukan anggaran untuk ditambah, dan setelah diberikan anggaran malah tidak mampu melaksanakannya, inilah kondisinya, bahwa para OPD Batubara bekerja tidak profesional”, ujarnya.

Hingga minggu ke tiga bulan Juni 2019, penyerapan anggaran dikelola satuan OPD di Pemerintahan Kabupaten Batubara masih rendah. Persentase penyerapan anggaran hingga triwulan kedua hanya mencapai 27-31%.

Saat ini, rata-rata capaian penyerapan anggaran tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Batubara masih berkisar 31 persen, dengan angka yang kecil itu dikhawatirkan akan menurunnnya perhatian dari pemerintah pusat terkait anggaran.

“Terlambatnya serapan anggaran seperti di Dinas PUPR dan Dinas Perkim berimplikasi pada lemahnya peredaran uang di Kabupaten Batubara”,ungkap Rafik.

Ketua Partai pengusung Zahir- Oky pada Pilkada 2018 lalu ini menambahkan, apabila proyek pembangunan sudah berjalan tentu akan menambah penghasilan tukang, pemilik bahan bahkan usaha warung.

“Masyarakat pasti mendukung pada kebijakan pemerintahan Zahir-Oky demi pembangunan Kabupaten Batubara”,tukasnya. (zo)

iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *