ASAHAN.Ersyah.com l Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen memperkuat pencegahan korupsi di daerah melalui Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 serta Peninjauan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Strategis Kabupaten Asahan, yang digelar, Rabu (12/11/2025) di Aula Melati Kantor Bupati Asahan.
Kegiatan ini dibuka Bupati Asahan, H.Taufik Zainal Abidin Siregar dan dihadiri Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Uding Juharuddin bersama jajaran tim KPK, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
Bupati Asahan menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan KPK dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Asahan terus berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
“Pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen memperbaiki sistem dan memperkuat integritas aparatur. Pencegahan korupsi harus dilakukan secara sistematis, transparan dan berkelanjutan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin tumbuh,”tegasnya.
Bupati juga mengungkapkan capaian membanggakan, yakni skor MCP Asahan mencapai 93 poin, menempatkan kabupaten ini di peringkat kedua tertinggi di Provinsi Sumatera Utara. Target berikutnya: skor 95 poin pada tahun 2026 melalui digitalisasi layanan, penguatan perencanaan dan pengawasan, serta kolaborasi lintas perangkat daerah.
Sementara itu, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Uding Juharuddin, menegaskan bahwa kegiatan merupakan bagian dari strategi nasional KPK untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di seluruh daerah.
“Pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan komitmen kuat dari kepala daerah dan seluruh jajarannya untuk menutup setiap celah penyimpangan. KPK akan terus mendampingi agar tata kelola pemerintahan di daerah berjalan bersih, transparan, dan akuntabel,”ujarnya.
Sejalan dengan rapat koordinasi, tim KPK bersama Pemerintah Kabupaten Asahan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah proyek PBJ strategis.
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan setiap proses pengadaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai prinsip transparansi, efisiensi dan akuntabilitas publik. Sehingga Asahan meraih Skor MCP tertinggi kedua di Sumut.
“Ini mewujud pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,”tutupnya.(S/red01)
