ASAHAN.Ersyah.com l Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menunjukkan sikap tegas dan jelas dalam memastikan hak penyandang disabilitas tidak lagi terabaikan. Dukungan tersebut dibuktikan dengan memfasilitasi secara penuh Pelantikan Pengurus Cabang Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) Kabupaten Asahan yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Jumat (12/12/2025).
Pelantikan ini dihadiri langsung Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., jajaran pimpinan OPD, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Asahan, perwakilan Dandim 0208/Asahan, Ketua GERKATIN Provinsi Sumatera Utara Fitra R. Kurnian, serta ratusan penyandang disabilitas rungu dan pengurus organisasi disabilitas se-Kabupaten Asahan.
Kegiatan ini sebagai bahwa organisasi disabilitas adalah mitra resmi pemerintah, bukan sekadar pelengkap.
Ketua Panitia Darwinsyah secara lugas memaparkan persoalan krusial yang masih dialami penyandang disabilitas rungu, mulai dari sulitnya akses pendidikan, terbatasnya peluang kerja, hingga masih adanya penyandang disabilitas yang belum terakomodasi dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Ia mendesak pemerintah daerah untuk turun langsung melakukan pendataan dan memastikan seluruh hak dasar penyandang disabilitas terpenuhi tanpa pengecualian.
Ketua GERKATIN Provinsi Sumatera Utara, Fitra R. Kurnian, menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan titik awal perjuangan yang lebih terarah dan terukur.
Ia menuntut adanya kebijakan konkret dan keberpihakan nyata pemerintah daerah dalam memastikan penyandang disabilitas rungu memperoleh hak yang sama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyatakan komitmen tegas Pemerintah Kabupaten Asahan untuk menghentikan segala bentuk ketertinggalan dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Ia memastikan Dinas Pendidikan akan segera melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan disabilitas rungu, serta memerintahkan Dinas Sosial berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan persoalan layanan kesehatan tanpa menunda.
“Tidak boleh ada warga Asahan yang tertinggal, apalagi kehilangan hak hanya karena keterbatasan fisik. Ini komitmen pemerintah dan akan kami kawal,” tegas Bupati.
Pemkab Asahan berharap arah pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, serta membuka ruang kolaborasi yang kuat demi terwujudnya Asahan yang ramah disabilitas dan bebas diskriminasi.(S/red01)
