MEDAN.Ersyah.com l Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dalam mengendalikan inflasi mulai membuahkan hasil nyata.
Melalui strategi 4K dan kolaborasi lintas instansi, inflasi Sumut berhasil ditekan signifikan dari 5,32 persen pada September 2025 menjadi 3,96 persen pada November 2025 (year on year/yoy).
Penurunan ini bukan sekadar angka, tetapi berdampak langsung pada stabilitas harga pangan dan kesehatan konsumsi masyarakat.
Strategi 4K,Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif menjadi tameng utama Pemprov Sumut dalam meredam lonjakan harga bahan pokok, khususnya pangan strategis yang berpengaruh besar terhadap pola konsumsi dan gizi masyarakat.
Pengamat Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo, menilai kebijakan tersebut sudah berada di jalur yang tepat.
Dengan terkendalinya inflasi mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli warga, terutama kelompok rentan.
“Inflasi yang turun berarti tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga juga berkurang. Ini penting untuk menjaga akses masyarakat terhadap pangan bergizi, meski kewaspadaan tetap diperlukan menjelang hari besar keagamaan,”ujar Wahyu, Rabu (31/12/2025).
Wahyu menegaskan, komoditas cabai merah masih menjadi titik rawan inflasi yang berdampak langsung pada harga makanan sehari-hari. Karena itu, Pemprov Sumut harus memastikan pasokan cabai merah tetap aman agar tidak memicu lonjakan harga yang berujung pada penurunan kualitas konsumsi masyarakat.
“Cabai merah Sumut juga dipasok ke luar provinsi seperti Riau dan Aceh. Perlu kawasan khusus pertanaman cabai untuk pasar luar daerah agar pasokan di dalam Sumut tetap terjaga,”tegasnya.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemprov Sumut yang mengoptimalkan peran BUMD dalam pengadaan cabai merah dari luar provinsi, seperti Jawa Timur. Kebijakan ini dinilai efektif menahan inflasi ketika harga cabai melonjak hampir di seluruh wilayah.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menyampaikan bahwa pengendalian inflasi tidak dilakukan secara sporadis, melainkan melalui kebijakan jangka menengah yang terstruktur. Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/839/KPTS/2025 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumut Periode 2025–2027.
“Strategi utama tetap 4K, dengan fokus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara berkelanjutan,”ujar Poppy.
Untuk aspek keterjangkauan harga, Pemprov Sumut menggelar operasi pasar, sidak pasar dan gudang distributor, gerakan pangan murah, pembentukan toko pantau inflasi, hingga perluasan Rumah Pangan Kita (RPK). Langkah ini diarahkan untuk menekan harga sekaligus menjaga akses masyarakat terhadap bahan pangan sehat dan terjangkau.
Dari sisi ketersediaan pasokan, Pemprov Sumut menyiapkan delapan program strategis pengembangan kawasan pangan. Pada 2026, pengembangan produksi padi, jagung, cabai merah, dan bawang merah akan dilakukan di sejumlah daerah dengan total ribuan hektare lahan baru.
“Penguatan produksi pangan ini penting agar Sumut tidak hanya menekan inflasi, tetapi juga menjaga ketahanan pangan dan kualitas konsumsi masyarakat,” tegas Poppy.
Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025–2027 juga mencakup peningkatan produksi hortikultura, ternak dan perikanan, pengendalian dampak perubahan iklim, serta penguatan sarana penyimpanan pangan di berbagai kabupaten/kota.(red01)
