MEDAN.Ersyah.com l Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, langsung menginstruksikan instansi terkait usai disetujuinya penambahan kuota rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi 20 ribu unit pada 2025.
Tak menunggu waktu lama, Bobby menggelar rapat strategis bersama para pengembang perumahan guna mempercepat realisasi program nasional tersebut, Jumat malam (10/10/2025) di Aula Tengku Rizal Nurdin.
Turut hadir DPD Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (APPERSI) dan Real Estate Indonesia (REI), Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendy Pohan, Kadis PUPR Hendra Dermawan Siregar, Kadis Kominfo Erwin Harahap, Kadis Pendidikan Alexander Sinulingga, dan jajaran pejabat lainnya.
Fokus pembahasan mencakup ketersediaan lahan, dukungan perbankan, penyederhanaan perizinan hingga insentif daerah.
“Target nasional dari Presiden Prabowo adalah tiga juta rumah, dan Sumut mendapat jatah 20 ribu unit hingga akhir 2025. Kita tidak boleh santai. Semua pihak harus bergerak cepat dan konkret,”ucap Bobby.
Ia juga memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumut segera melakukan sosialisasi ke pemerintah kabupaten/kota. Ia juga menekankan pentingnya penerapan kebijakan insentif dan kemudahan perizinan di daerah.
“Saya minta dinas undang kepala daerah untuk duduk bersama. Kita punya dua fungsi, sebagai kepala daerah provinsi dan wakil pemerintah pusat. Jangan sampai program nasional ini terhambat di daerah,”pintanya.
Dalam rapat itu, Bobby mendesak PT Bank Sumut ikut berperan aktif dalam skema pembiayaan rumah MBR. Ia menyebut pentingnya sinergi antara perbankan daerah dan pengembang demi mempercepat akad kredit masyarakat.
“Dari kuota 20 ribu unit, baru 8.200 unit yang terealisasi. Masih ada 11 ribu unit lagi yang harus kita kejar dalam waktu singkat. Ini harus jadi prioritas bersama,” jelas Bobby.
Ketua DPD APPERSI Sumut, HM Yulius, menyampaikan apresiasi atas keterlibatan langsung Gubernur Bobby dalam menyusun strategi pencapaian target. Ia menegaskan APPERSI komitmen untuk mendukung penuh program ini.
“Kami siap bersinergi agar target 20 ribu unit tercapai. Bahkan, kami menyiapkan diri untuk target lanjutan: 25 ribu unit pada 2026,”kata Yulius.
Namun, ia juga meminta kejelasan soal insentif daerah seperti pembebasan BPHTB dan kemudahan penerbitan PBG. Menurutnya, kepastian regulasi daerah akan sangat membantu pengembang dalam mengejar target nasional yang dikomandoi Menteri PKP Maruarar Sirait.(red01)
