MEDAN.Ersyah.com l Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tidak memberi ruang kelengahan atas bencana yang masih menerpa.
Sehingga, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di sejumlah wilayah Sumut selama sepekan, hingga 31 Desember 2025.
Keputusan itu sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/906/KPTS/2025 tertanggal 24 Desember 2025, menyusul luasnya dampak bencana serta kondisi korban yang belum sepenuhnya pulih.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kamis (25/12/2025) menegaskan, perpanjangan yang dibuat bukan formalitas, melainkan kebutuhan mendesak di lapangan.
“Melihat dampak bencana yang masih besar, proses evakuasi, hingga kebutuhan pemulihan korban, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperpanjang status tanggap darurat hingga 31 Desember 2025,”katanya.
Erwin, ini merupakan perpanjangan kedua setelah sebelumnya status tanggap darurat diberlakukan pada 27 November–10 Desember 2025, lalu dilanjutkan pada 11–24 Desember 2025. Keputusan diambil usai rapat evaluasi penanganan bencana yang dipimpin langsung Gubernur pada 23 Desember 2025.
“Yang diperpanjang bukan bencananya, tetapi penanganannya dan mitigasinya. Negara tidak boleh berhenti sebelum warga benar-benar aman,”ujarnya.
Erwin, keputusan Gubernur memerintahkan seluruh tim penanganan darurat dan instansi terkait tetap siaga penuh, melanjutkan operasi penyelamatan, evakuasi korban, penanggulangan dampak bencana, hingga pemulihan wilayah terdampak.
Posko Utama Tanggap Darurat tetap aktif, termasuk gudang logistik di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut yang terus berfungsi menerima dan menyalurkan bantuan bagi korban banjir dan longsor.
Untuk memastikan penanganan berjalan maksimal, Gubernur Sumut turun langsung ke lapangan, mengunjungi Posko Pengungsian Batuhula, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang mayoritas dihuni warga Kecamatan Batangtoru terdampak bencana. Di lokasi tersebut, Gubernur turut membantu menyiapkan dan membagikan makanan kepada para pengungsi.
“Pemerintah Provinsi Sumut tetap hadir, bekerja, dan bertanggung jawab, hingga kondisi benar-benar pulih hingga masyarakat merasa aman,”tutup Erwin.(RH/red01)
