BATUBARA.Ersyah.com l Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batubara menggelar rapat koordinasi dalam rangka skema pendistribusian, pendampingan dan pengawasan bantuan sosial (Bansos).
Rakor dipimpin Kapolres Batubara AKBP Jose DC Fernandes SIK, Senin (5/9/22) di Aula Wira Pradana Mapolres Batubara, Sumatra Utara.
Bansos yang diberikan terkait antisipasi dampak penyesuaian harga BBM, sekaligus untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang Kondusif diwilayah hukum Polres Batubara.
Hadir dalam rakor, Dandim 0208/Asahan diwakili Pasiter Kapten Inf Algi, Kadis Sosial PPPA Batubara Riyadi SPd MPd, Kadis Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Buhari Imran S.S,MSi, Kabag Ops Kompol Imam Alriyuddin SH, para Kepala Cabang Kantor Pos di Batubara, instansi terkait dan Polsek jajaran Polres Batubara
AKBP Jose DC Fernandes dalam sambutan menyampaikan terimakasih kepada yang hadir dalam rakor, karena pembahasan yang dilakukan terkait penyaluran bantuan tunai langsung kepada masyarakat terkait subsidi BBM.
“Saya berharap kegiatan ini kita laksanakan secara benar benar agar penyalurannya tepat sasaran, dan diharapkan kita semua dapat bersinergi untuk mendukung program pemerintah ini,”pinta Kapolres.
Sementara itu mewakili Dandim 0208/AS, Kapten Inf Algi menyampaikan, Kodim 0208/AS mendukung penyaluran bantuan sosial yang dilakukan pemerintah.
“Kami siap menurunkan personil Koramil yang ada diwilayah Kabupaten Batubara untuk membantu pendampingan dalam pendistribusian bantuan sosial,”ujarnya.
Kadis Sosial PPPA Batubara Riyadi SPd MPd, berterimakasih kepada Polres Batubara atas undangan dalam rangka skema pendistribusian, Pendampingan dan Pengawasan bantuan sosial dampak penyesuaian harga BBM.
“Bantuan sosial untuk Kabupaten Batubara kita belum menerima, hanya saja data dari Pusat yang sudah ada dan akan kami verifikasi kembali data tersebut,”kata Riyadi.
Kadis Ketenagakerjaan,Perindustrian dan Perdagangan Buhari Imran mengatakan, terkait pembagian bantuan sosial yang akan diberikan belum ada melakukan pendataan. “Kami dari dinas perindag belum ada pendataan. Setelah ada perintah dari pemerintah akan kita data serta teknis cara pendataan gaji dibawah 3 juta rupiah,”jelas Buhari Imran.(red01)
