Pengendalian Inflasi, Bupati Labura dan Bupati Asahan Tandatangani KAD

  • Bagikan
Foto: Bupati Asahan H Surya BSc, Kepala KPw BI Kota Pematangsiantar Teuku Munandar (tengah) dan Bupati Labura Hendriyanto Sitorus SE MM memperlihatkan nota kesepahaman antara dua daerah.(foto. Diskominfo Labura)

MEDAN.Ersyah.com l Bupati Labura Hendriyanto Sitorus didampingi Wakil Bupati Labura H.Samsul Tanjung menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Rabu (5/4/23) di Grand City Hotel Medan, Sumatera Utara.

Dalam pertemuan itu Bupati Labura bersama Bupati Asahan H Surya BSc menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengendalian Inflasi.

Tujuh program itu, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi pasar, pasar murah, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan ketahanan pangan strategis, perluasan KAD, dukungan untuk subsidi ongkos angkut.

Selain itu, peningkatan pemanfaatan alsintan dan saprotan, penguatan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi diantaranya neraca pangan daerah serta penguatan kordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Turut Hadir Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pematang Siantar Zainal Siahaan, Wakil Bupati Simalungun H Zonny Waldi, Bupati Batubara Ir Zahir MAP, Wali Kota Tanjung Balai H Waris Thalib, Wakil Bupati Labuhanbatu Hj Ellya Rosa Siregar, dan Bupati Labuhanbatu Selatan H Edimin, Kabiro Ekonomi Provinsi Sumut Naslindo Sirait.

Koordinator Harga Pangan Badan Pangan Nasional Jan Piter Sinaga, Guru Besar IPB Bidang Keahlian Ilmu Ekonomi dan Manajemen Prof Dr Muhammad Firdaus SP MSi serta Kepala Perwakilan BI Pematang Siantar Teuku Munandar.

Munandar menyampaikan, untuk mengatasi inflasi perlu adanya kerjasama serta kolaborasi antar kepala daerah yang tergabung dalam wilayah kerja Bank Indonesia Perwakilan Pematang Siantar dalam rangka menjaga stabilitas harga dan kesinambungan pasokan. Perjanjian KAD salah satu upaya pihaknya mengendalikan inflasi.

‚ÄúPengendalian inflasi yang multidimensi butuh kerjasama yang erat antara pemerintah dan BI dalam wadah TPID untuk menghasilkan inovasi dan sinergi kebijakan,”terang Munandar.(F.Sinaga)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.