Rakorda Penyelamatan Keuangan Negara di Provinsi Sumut

Foto: Pj Gubernur Sumut Hassanudin saat buka Rakorda penyelamatan keuangan daerah.(foto. Diskominfo Sumut)

MEDAN.Ersyah.com l Pejabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Hassanudin buka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dalam rangka Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah di Provinsi Sumut, Kamis (26/10/23) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan.

Rakorda turut dihadiri Wakil Ketua KPK RI Dr KH Nurul Ghufron SH MH, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Forkopimda, OPD Pemprov Sumut dan bupati/walikota se-Sumatera Utara.

Dalam arahan Pj Gubsu Hassanudin menyampaikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen menyelamatkan keuangan dan aset negara, daerah dan untuk terus berupaya meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) Sumut.

Sebab, Pemprov Sumut memiliki beberapa fokus perhatian, dari penyelesaian sertifikasi tanah, optimalisasi pajak tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), optimalisasi pajak pemanfaatan air bawah tanah hingga pemanfaatan ruang di kawasan Danau Toba.

“Ini bentuk komitmen Pemprov Sumut dengan melakukan berbagai upaya dalam hal penyelamatan keuangan negara,dan kita menjaga sinergi yang telah terbangun selama ini,”ujarnya.

Hassanudin menyebutkan, koordinasi dan sinergi sangat penting dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Apalagi tahun 2024 banyak agenda besar yang akan dilaksanakan sepanjang tahun.

“Koordinasi ini sangat penting dilakukan, bagi kami sangat strategis, mengingat tahun depan pelaksaaan Pemilu dan Pilkada serentak, Sumut juga menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional  XXI,”ungkapnya.

Hassanudin juga memaparkan beberapa hal yang menjadi fokus perhatian Pemprov Sumut saat ini. Di antaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, pencegahan stunting, pencegahan dan penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan pengangguran terbuka dan mengendalikan inflasi.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Dr KH Nurul Ghufron menyebut, penyelenggara pemerintahan harus memperhatikan delapan sektor pencegahan korupsi. Yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, aparat pengawasan Intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

“Jika delapan area tersebut itu bagus, maka penghasilan asli daerah (PAD) pun bisa naik,” kata Nurul.

Ia mengharapkan, ada perbaikan sistem agar tata kelola pemerintahan dapat terjaga baik. Guna menjaga atau membatasi tidak ada kesempatan untuk melakukan korupsi.

Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengharapkan, koordinasi lintas instansi tersebut dapat menambah pemahaman bagi para pemangku kebijakan atau penyelenggara pemerintahan, dalam pencegahan korupsi. Sehingga Sumut pun menjadi wilayah yang aman, nyaman bagi investasi.

“Bila korupsi dicegah, dapat dipastikan daerah ini menjadi daerah aman dan nyaman masuk investasi, mengingat Sumut juga memiliki potensi investasi yang besar,”ucap Baskami.(red01/RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

iklan