Paripurna LKPJ, DPRD Batubara Pertanyakan Berbagai Persoalan

Fraksi Golkar melalui Rizky Aryetta saat menyampaikan pandangan umum atas LKPJ Bupati Batubara tahun 2023.

BATUBARA.Ersyah.com l Sepuluh Fraksi DPRD Kabupaten Batubara menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban(LKPJ) Bupati Batubara tahun anggaran 2023.

Fraksi Gerindra melalui Andriyansyah menyampaikan beberapa hal yang menjadi catatan LKPJ Bupati tersebut, antara lain, Fraksi Gerindra memandang kedepan efisiensi dan efektivitas anggaran sudah semestinya semakin diperketat bersamaan dengan upaya memperbaiki struktur penganggaran agar lebih tepat guna dimasa-masa mendatang.

iklan

iklan

Fraksi Gerindra berpandangan silpa tahun anggaran 2023 sebesar Rp.14.818.573.168,56 (14  milyar 818 juta 573 ribu 168,56) apakah silpa ini sisa dari kegiatan atau kegiatan yang tidak dilaksanakan.

iklan

Tentang sisa anggaran di tahun 2023 Fraksi Gerindra menegaskan sisa anggaran yang begitu besar untuk kedepannya harus dengan terukur dan lebih baik sehingga sisa tidak terjadi tahun ketahun.

Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya dibacakan Rizky Aryetta  mempertanyakan tentang status nasib kelanjutan para calon pelamar PPK tahun 2023.

Dimana kita ketahui adanya persoalan dan masalah yang terjadi, seperti pemberitaan hangat dan viral dengan ditetapkannya beberapa pejabat yang menjadi status tersangka akibat kebijakan yang salah dalam tahapan proses seleksi dalam penerimaan PPPK tahun 2023 tersebut.

“Pertanyaan kami kepada pihak eksekutif Pemkab Batubara, apa kebijakan serta langkah yang akan diambil dalam memahami dan mempedomani regulasi Kemenpan,BKN dan kementrian pendidikan terkai nasib status para calon pppk selanjutnya,,,?. Dengan adanya rekomendasi yang dikeluarkan Komisi III melalui rapat RDP pembatalan hasil seleksi PPPK Kabupaten Batubara tahun 2023 perlu penjelasan dari pihak eksekutif,”sebut Rizky.

Terkait persoalan defisit anggaran tahun 2023, yakni adanya persoalan hutang kepada rekanan proyek, dimana rekanan proyek telah menyelesaikan 100 persen pada tahun anggaran 2023, namun belum pembayaran hingga saat ini, dari hal tersebut Fraksi Golkar mempertanyakan eksekutif, apa penyebab yang mendasari,,,? apa dan mengapa defisit APBD tahun anggaran 2023 ini terjadi,,?. Bagaimana penyelesaiannya, sebab saat ini kita sudah berada di semester pertama APBD tahun anggaran 2024,tukas Rizky.(red01)

iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *